8 Waspada Serngan wajar banyuwangiTribratanewsJatim.com: Rabu 9 Desember 2015 merupakan hari menentukan bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota maupun Bupati dan Wakil Bupati. Jawabannya ada di masyarakat sendiri yang namanya tertulis dalam daftar pemilih tetap (DPT). Tentunya hak suara warga sangat menentukan siapa yang pastas untuk memimpin daerahnya masing masing.

Supaya pemimpin terpilih secara demokratis, para pemegang hak suara sangat ditekankan untuk menolak praktek politik uang yang mungkin dilakukan dua paslon. Sementara saat menjelang pelaksanaan coblosan, praktek serangan fajar sangat mungkin terjadi.

Mengantisipasi itu, Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama memerintahkan jajarannya untuk menggelar operasi gabungan, Selasa malam (8/12/2015). Sasarannya adalah mencegah terjadinya pelanggaran Pemilukada, sehingga pemimpin pada lima tahun mendatang terpilih dengan cara yang jujur dan adil.

“Apabila ada yang dicurigai silahkan laporkan dan koordinasikan dengan pihak terkait. Mereka yang kepergok tolong ditanya secara baik-baik,” pinta Kapolres.

Operasi gabungan ini tidak akan melibatkan anggota yang melakukan pengamanan logistik pemilukada di PPS maupun TPS. Operasi ini akan melibatkan anggota Polres Banyuwangi dan Brimob.

“Tentukan Polsek mana yang hendak menggelar razia biar dibantu anggota Polres dan Brimob. Pengendali lapangan tetap Kapolsek setempat. Lokasi razia di daerah yang rawan, tempat yang terang dan jalan lurus,” pinta AKBP Bastoni Purnama.

Lantas bagaimana warga yang berhalangan hadir untuk mencoblos di lokasi tinggalnya lantaran menunggui kerabatnya di rumah sakit? Menurut anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Genteng, Beni Arif Setiawan, warga itu bisa mencoblos di TPS terdekat.

“Bagi pasien maupun kerabat yang menunggu di RSUD Genteng, misalnya bisa mencoblos di TPS 20 di SDN 2 Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Syaratnya menyerahkan surat pindah coblos yang atas pojoknya tertulis font A-5. Surat itu bisa diurus di PPS desa asal pasien atau kerabatnya tinggal,” paparnya.

Dalam pilkada serentak ini, PPK Genteng yang merupakan kepanjangan tangan KPUD Banyuwangi tidak menyediakan TPS di dalam rumah sakit.  Karena itu penghuni rumah sakit yang memperkirakan dirinya tidak bisa menyalurkan hak suaranya di rumah bisa mengajukan surat pindah coblos.

“Umpama warga itu sudah mengantongi surat panggilan coblosan yang pojok atasnya tertulis C-6, tetap bisa mengajukan A-5 kepada PPS. Caranya surat C-6 itu dibawa ke panitia, lalu diajukan penggantian A-5,” tambah mantan jurnalis telivisi ini.

Langkah ini menurut Beni, untuk meminimalisir terjadinya angka golput di kalangan pemegang hak suara. Cara lain yang dilakukan PPK Genteng adalah melakukan sosialisasi coblosan yang digelar menggunakan mobil keliling. (bwi/mbah heru)