21 demo tolak Pilkada BlitarTribratanewsJatim.com: Sekitar 150 kelompok Forum Blitar Menggugat ( FBM ) yang menuntut dan menolak Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Blitar demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas di kantor KPU Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan pengamanan oleh anggota Dalmas Polres Blitar, Selasa (21/10/2015).

Aksi itu mendapat tanggap serius Ketua KPU,  Ketua Panwaslih,  Staf  KPU RI,  Komisioner KPU Kabupaten Blitar dan Komisioner Panwaslih Kabuapten  Blitar.
Sedang perwakilan dari FBM yang diterima dan melakukan koordinasi masing masing Zainal (Ketua Korlap), Yunandi, Yuli  dan Suyanto.

Sementara Ketua KPU mengucapkan trima kasih atas kehadirannya dari FBM, Ketua dan Komisioner Panwaslih kab, Bawaslu sdan rekan rekan semua yg hadir di kantor KPU.

Adapun prsoalan Pilkda di Kabupaten  Blitar,  apabila dipaksa dilaksanakn n dibacakan Korlap (sdr.

Korlap Zainal menegatakan, satus penyelenggraan Pilkada serentak 2015 di Blitar adalah cacat hukum, karena paska putus MK, SK yg dihdupkan lagi secara hukum tidak sah karena belum ada landasan hukumnya.

Selain itu,  persiapan penyelenggaraan Pilkada dinilai tidak maksimal karena waktu hanya 2 bulan, sedang tahapan Pilkada masih terus berjalan sedngkan dari Daerah lain sudah tahapan kampanye. Sedang di Blitar masih dari sisi waktu belum memungkinkan.

Bahkan KPU terlalu berani untuk melakukan tahapan Pilkada tanpa dasar hukum,  yakni PKPu khusus 3 daerah calon tunggal.

Putusan MK menyatakan pasangan calon tunggal bukan calon, sedangkan di Blitar status bakal calon belum ditentukan sebagai calon. Sedangkan setelah satu calon Wakil balon melaksanakan test kesehatan sudah melewati tahapan, sehingga di Kabupaten Blitar persyaratan calon tunggaal tidak memenuhi syarat.

Pengadaan barang dan jasa tidak bisa dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Blitar karena waktu tidak mencukupi dana apabila dipaksa akan melanggar Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan.

Ketua KPU Kabupaten Blitr mengatakan, selalu koordinasi dengan KPU RI dan terkait Putusan MK tersebut KPU RI sudah mengeluarkan SE Nomor  642 yang intinya  agar KPU Kabupaten Blitar menempuh langkah mempersiapkan penetapan keputusan pencabutan penundaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Selain itu, mempersiapkan penetapan perubahan keputusan tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, serta memerintah KPU untuk mengadakan persiapan 2 tentang membuat SK penjabutan dengan adanya penundaan, SK perubahan,  koordinasi dengan instansi terkait Pilkda Serentak, persiapan anggaran, persiapan pengadaan barang.

Sedangkan untuk logistiknya akan dibantu Biro KPU RI dengan cara paket cepat lelang dengan peralatan  elektronik selama 6 hari dan untuk normalnya seharusnya 30 hari.

Ketua Panwasluh Blitar menekankan, bahwa akan siap menerima perintah dari atasan terkait putusan MK dengan calon tunggal.

Ssejak awal panwaslih akan berusaha melaksanakan pengawasan baik PPK maupun PPL yg mana kegiaatan tersebut belum adanya dasar/ perlindungan payung hukum yang sekarang ini belum dikeluarkan. Untuk pelanggaran akan di rekomidasi apabila diketemukan adanya laporan dan temuan yg sesuai haknya.

Korlap FBM Zainal Cs untuk selalu melaksanakan koordinasi dengan KPU serta mengawasi / mengawal jalanya Pilkada dengan calon tunggal tersebut. (mbah heru)