7 Kabid 1Tribrata.newsJatim: Sidang lanjutan kasus Lumajang digelar di Mapolda Jatim, Kamis (15/10/2015).  Giliran 3 oknum Polri dihadirkan di sidang disiplin yang dipimpin Wakapolres Lumajang Kompol Iswahab, ini masing masing AKP S (mantan Kapolsek Pasirian/Kasubagopsdal Polres Lumajang), Ipda SH (Kanit Reskrim Polsek), dan Aipda SP (Babinkamtibmas Pasirian).

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes RP Argo Yuwono menegaskan, bahwa keterangan ketiga saksi yang disidang sebelumnya  akan dicek ulang kepada ketiga oknum Polri terperiksa dalam sidang lanjutan tersebut.

Ketiga 3 saksi yang didengar keterangannya di sidang sebelumnya adalah Kepala Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Haryono menegaskan, aliran dana proyek wisata alam di daerahnya yang berujung pada kasus tewasnya Salim Kancil antitambang dialirankan dana kepada Kapolsek, Kanit Reskrim, dan Babinkamtibmas.

“Kami merasa sebagai mitra dan kalau ada kejadian sering minta tolong malam-malam, karena itu wajar kalau saya memberi insentif. Itu saya berikan dengan ikhlas tanpa paksaan,” kata Haryono saat menjadi saksi dalam Sidang Disiplin Anggota Polri untuk tiga anggota Polri di Ruang Rapat Bidang Keuangan SDM Mapolda Jatim, Senin (12/10/2015).

Selain ketiga terperiksa dari anggota Polri itu, sidang disiplin yang digelar secara terbuka dengan agenda pemeriksaan saksi itu mendengarkan keterangan dari tiga saksi yakni Eko Aji (Kaur Pembangunan Desa Selok Awar-Awar), Haryono (Kades Selok Awar-Awar), dan Harmoko (pengurus alat berat di Desa Selok Awar-Awar).

Dalam sidang yang digelar sejak pukul 09.50 WIB hingga 11.20 WIB itu, Kades Haryono dalam kesaksiannya juga menyebut dana proyek wisata alam itu juga mengalir ke Danramil, Babinsa, Camat, Asper Perhutani, tokoh masyarakat, LSM, dan wartawan.

“Seingat saya, kami sudah memberikan insentif ke Kapolsek sebanyak enam kali sebesar Rp1 juta per-bulan, tapi hanya satu kali yang saya serahkan sendiri secara langsung, sedangkan lainnya saya titipkan Babinkamtibmas,” katanya.

Untuk Kanit Reskrim Polsek setempat, pihaknya telah menyerahkan insentif sebanyak tiga kali sebesar Rp500.000 per-bulan. “Untuk Babinkamtibmas juga saya beri sebesar itu (Rp500.000/bulan),” katanya.

Nilai yang tidak juauh berbeda juga diberikan kepada Danramil Rp1 juta/bulan, Camat Rp1 juta/bulan, dan Babinsa Rp500.000/bulan, namun nilai agak besar diberikan kepada Asper Perhutani Rp2 juta/bulan dan pendamping LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rp2,5 juta/bulan.

“Di luar itu ada juga wartawan dan LSM yang sifatnya insidentil, saya lupa tapi ada lima orang yang mengaku dari wartawan atau LSM. Mereka terkadang datang dua kali ke kantor (balai desa) dan saya beri Rp100.000 atau Rp200.000 per-orang, tapi saya nggak tahu media-nya,” katanya.

Bahkan, ia mengaku pernah memberikan Rp1 juta kepada almarhum Salim Kancil saat menjadi anggota paguyuban dalam pengembangan wisata alam itu, namun Salim Kancil akhirnya menambang sendiri di Sungai Kalipancing.

Dalam sidang yang dipantau langsung Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono itu, Kades Har mengaku pihaknya memang menambang pasir untuk proyek wisata alam yang sudah dikoordinasikan dengan LMDH dan jajaran terkait, seperti Camat, Kapolsek, dan Danramil.

“Tapi, saya akui kalau salah, karena pasir itu kami jual tanpa izin dan kami juga menarik restribusi kepada truk yang keluar-masuk proyek pengembangan wisata alam itu yakni Rp270 ribu untuk setiap truk yang dalam sehari mencapai 80-100 truk yang keluar-masuk proyek,” katanya. (mbah heru)

 

Foto: Humas Polda Jatim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here